KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH Bayar Ganti Rugi Rp 482 Miliar

INDONESIA24

- Redaksi

Senin, 2 Desember 2024 - 20:49 WIB

40861 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEKANBARU – Kopreasi Unit Desa (KUD) Delima Sakti melalui kuasa hukumnya Dr. Kapitra Ampera SH, MH menggugat balik Aliansi Jurnalis Penyelamat Linkungan (AJPLH) dengan gugatan perdata berupa ganti rugi senilai Rp 482 Miliar.

“Angka tersebut untuk kerugian secara moril dan materil yang dialami masyarakat dan KUD Delema Sakti atas gugatan legal standing yang dilakukan AJPLH kata Kapitra Ampera, Senin (2/12/2024).

Sementara Eva Nora SH, MH, akan melaporkan Amri Koto secara pidana ke Polda Riau, atas pencemaran nama baik yang telah dilakukannya terhadap KUD Delima Sakti.

“Laporan akan kami serahkan ke Polda Riau besok, Selasa (3/12/2024). Amri Koto akan dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik sesuai dengan Undang-Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik (UU ITE),” kata Eva Nora didampingi Ketua KUD Delima Sakti, Indra Mansyur, dihadapan wartawan di Pekanbaru, Senin (2/12/2024).

Menurut Kapitra Ampera, kasus ini bermula dari gugatan legal standing yang dilakukan oleh LSM AJPLH ke PN Pelalawan terhadap KUD Delima Saksi dan PT. Inti Indosawit subur.

LSM itu menuduh bahwa KUD Delima Sakti dan PT Inti Indosawit telah melakukan alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit tanpa adanya pelepasan kawasan hutan dari KLHK.

Semua tuduhan dari LSM tersebut kata Kapitra, dapat dibantah dengan bukti dan dokumen yang jelas. Mengingat keberadaan KUD Delima Sakti sudah ada sejak tahun 1994. KUD ini berfungsi sebagai fasilitator atas kebun sawit masyarakat yang sudah memiliki hak milik sah, sudah memiliki sertifikat masing-masing.

“Jadi kebun itu SHM, milik masyarakat, bukan milik koperasi. Tidak sejengkal pun kebun itu ada milik koperasi,” sebut Kapitra.

Baca Juga :  Genap 4 Tahun dan Genap 2 Bulan Tak Bisa Diungkap, Wartawan Akan Surati Presiden Joko Widodo dan Kapolri Meminta Pelaku dan Otak Pelaku Pembakaran Rumahnya Segera Ditangkap

Menurut Kapitra, kebun milik masyarakat tersebut sudah ada bahkan sejak Kabupaten Pelalawan belum ada. Termasuk keberadaan KUD tersebut.

“Tak sepeserpun uang negara dipakai untuk memangun kebun sawit milik masyarakat di sana. Itu kebun sawit milik masyarakat banyak,” sebut Kapitra.

Kapitra Ampera menceritakan proses panjang bagaimana awal mula KUD Delima Sakti terbentuk pada tahun 1994 silam. Dulunya, lahan yang kini menjadi kebun sawit tersebut berstatus kepemilikan adat.

“Datanya kita punya semua,” kata Kapitra.

Atas dasar kesepakatan, maka pengelolaannya dilimpahkan ke KUD Delima Sakti untuk dibangun kebun sawit. Setelah itu, berbagai prosedur terkait legalitas dan status lahan diselesaikan oleh Kapitra Ampera. Sehingga di tahun 2000, mulailah dilakukan pembangunan kebun kelapa sawit.

Adapun sebagai pengelola kebun, atau pihak yang bekerja di lapangan, ditunjuklah PT. Inti Indosawit Subur,

“Artinya, PT. Inti Indosawit Subur, tak ada kaitannya dengan masalah ini. Mereka hanya pihak yang kita minta untuk bekerja di kebun sawit masyarakat,” jelas Kapitra.

Selain itu, tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh LSM AJPLH juga menyeret berbagai tokoh dan pejabat terdahulu, salah satunya Tengku Azmun Jaafar.

“Pak Azmun menerbitkan SK pembukaan lahan kelapa sawit atas nama orang per orang. Setelah itu barulah diurus sertifikat hak milik. Maka dibukalah kebun sawit berdasarkan ketentuan itu. Jadi, tak ada urusannya dengan KUD, dan PT. Inti Indosawit Subur. KUD tak punya lahan sejengkalpun. Jadi, kau mau tuntut apa? Kau siapa? Ini negeri Melayu, Tanah orang Melayu untuk anak kemenakannya,” sambung Kapitra Ampera.

Baca Juga :  Tolak Tegas Akitivitas Perusak Nilai Luhur Dari Negeri Seribu Suluk, GMP NSS Serahkan Petisi Kesepakatan Pada Sekdakab Rohul

Jauh sebelum ini, dia menambahkan, bahwa KUD Delima Sakti juga pernah digugat untuk persoalan yang sama, KUD diputus tidak bersalah, dan sudah inkrah. Atas dasar ini, sesuai dengan perundang-undangan berlaku, maka status perkara ini menjadi Ne Bis In Idem di mata hukum.

Sebagai informasi Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

“Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung Ne bis In Idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima,” sebut Kapitra.

Sementara secara pidana, Koperasi Unit Desa (KUD) Delima Saksi yang beralamat di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, melalui kuasa hukumnya Eva Nora, akan menggugat balik Ketua LSM Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Amri Koto, ke Polda Riau atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kuasa Hukum KUD Delima Sakti, Eva Nora menyatakan bahwa Amri Koto akan dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik sesuai dengan Undang-Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik (UU ITE). Karena belum lagi berproses di persidangan, LSM AJPLH, malah melakukan publikasi di portal berita.

“Yang bersangkutan harus diproses secara hukum,” kata Kapitra Ampera.

“Atas dasar itu, kami melakukan gugatan balik. Apa yang dilakukan oleh aliansi jurnalis ini telah mencemarkan nama baik KUD, karena menuduh KUD mengubah kawasan hutan. Padahal, berdasarkan bukti dan riwayat legalitas yang kita miliki, semua tuduhan itu tidak benar,” ujar Kapitra Ampera.**/ril

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kasatpol PP Agus Sukiyono: Razia Karaoke Liar dan PEKAT, Perintah Bupati
MUSDA BKPRMI ke 2 Sukses…!!! Maradona Tarigan Terpilih Kembali Jadi Ketua DPD BKPRMI Kab. Karo periode 2025-2030.
Dua Laki-Laki,Satu Perempuan Diamankan Polres Karo, Diduga Terlibat Narkoba
Perkuat Keamanan dan Ketertiban..!!! Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kabanjahe Gelar Rapat Internal Pengamanan
Murka. Pada Kinerja Ganti Rugi Perusakan Kebun Gagu, Kuasa Keluarga Minta Bupati Tidak Jadikan Oknum OTT Sebagai Pembantu.
Murka. Pada Kinerja Ganti Rugi Perusakan Kebun Gagu, Kuasa Keluarga Minta Bupati Tidak Jadikan Oknum OTT Sebagai Pembantu.
Seru, SMP IT Cendekia Takengon peringati Isra’ Mi’raj dengan kegiatan Outbound di Danau Lut Tawar
Komnas PA Karo Mengutuk Keras Kasus Perdagangan Anak Di Karo

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 21:34 WIB

Selamat Jalan Ayah…!!! Karanĝ Taruna Berastagi Berduka

Senin, 10 Februari 2025 - 21:12 WIB

Diduga Edarkan Sabu..!!! Dua Pria Diamankan Polres Karo di Desa Perbesi

Senin, 10 Februari 2025 - 00:06 WIB

MUSDA BKPRMI ke 2 Sukses…!!! Maradona Tarigan Terpilih Kembali Jadi Ketua DPD BKPRMI Kab. Karo periode 2025-2030.

Sabtu, 8 Februari 2025 - 06:55 WIB

PJJ Sektor Betlehem GBKP Berastagi Kota Hadiri “Mbuka Kunci Rumah Mbaru” Keluarga Nd Gita

Jumat, 7 Februari 2025 - 22:11 WIB

Sebelumnya Karutan Kabanjahe,ChandraTarigan Resmi Dilantik Menjadi Kalapas Kelas IIB Kalabahi

Jumat, 7 Februari 2025 - 20:31 WIB

LBH Medan :  Keterikatan Pemberitaan Judi Dengan Pembakaran Kel. Wartawan, Pemeriksaan Koptu HB, Di Jadwalkan 10/02/2025

Rabu, 5 Februari 2025 - 23:23 WIB

Bentuk Kepedulian…!!! KAHMI Karo Bagikan Sembako Untuk Warga Kurang Mampu

Rabu, 5 Februari 2025 - 22:21 WIB

Persekutuan Karyawan Kristen BRI BO Kabanjahe Gelar Ibadah Bulanan Di Tahun Baru 2025

Berita Terbaru