Gerakan People Power Tidak Tepat Dilakukan Pada Pemerintahan Jokowi

INDONESIA24

- Redaksi

Minggu, 6 Agustus 2023 - 19:51 WIB

40163 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Founding Fathers Indonesia terutama dari kalangan ulama-ulama pesantren menyepakati bahwa negeri ini dibangun bukan sebagai negara agama, tetapi sebagai daarul muaadah yaitu dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan. Itulah yang menyebabkan pilar keempat dari Pancasila mengajarkan tentang permusyawaratan.

KH. Ahmad Nurul Huda Haem, Wakil Sekretaris Lembaga Dakwan PBNU 2022-2027 mengatakan, pemerintah tidak selamanya benar, namun tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, tentu saja. Ada peran-peran yang harus dimainkan oleh berbagai komponen bangsa untuk memberikan masukan-masukan yang baik dan kritik yang konstrukstif. Tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan akhlak Islam, terutama dalam berpolitik. Cara memberikan masukan, teguran dan saran kepada pemerintah harus dilakukan dengan baik.

“Beberapa saat lagi, tepat tanggal 10 Agustus 2023 ramai diperbincangkan sebagai momen untuk menggerakkan massa dalam gagasan people power. Ini bukan gagasan yang bagus,” ujarnya melalui keterangan, Minggu (6/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beberapa waktu yang lalu, Amien Rais menyerukan people power . Ini untuk satu tujuan, yaitu melengserkan pemerintahan yang sah saat ini, Presiden Joko Widodo. Hal ini kemungkinan merupakan cara yang dilakukan oleh barisan sakit hati yang tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, bisa saja hal ini dikarenakan kebencian mendalam, selanjutnya menyerukan kepada banyak orang untuk berkumpul guna melengserkan pemerintahan atau membuat gaduh situasi negara yang sedang baik-baik saja.

“Pada saat-saat tertentu tentu gerakan people power itu dibutuhkan dengan cara-cara yang baik, namun saat ini tidak ada alasan karena negara sedang dalam situasi pemerintahan yang tidak ada isu, tidak ada persoalan-persoalan besar apalagi misalnya riset terakhir itu menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah republik Indonesia saat ini mencapai lebih dari 80%,” lanjutnya.

Baca Juga :  ATR/BPN Karawang Bersama Komisi II DPR RI, Bagikan Sertipikat Gratis Kepada Petani

Menurutnya, Ekonomi Indonesia juga sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, infrastruktur yang ada juga memberikan daya dorong ekonomi yang luar biasa di daerah-daerah juga menjadi sesuatu yang harus diakui keberhasilannya.

“Pengakuan dari negara-negara luar bahwa keberanian dari pemimpin kita, keberanian pemerintahan kita saat ini untuk melawan kekuatan-kekuatan yang luar biasa di eropa, di Amerika dan lain- lain adalah suatu bukti bahwa kita negara yang besar, kita negara yang diperhitungkan,” terangnya.

“Diharapkan dalam mengkritik pemerintah dan menyampaikan saran, maka menurut menggunakan ruang-ruang yang telah disediakan bisa melalui kepolisian sampai perwakilan rakyat yang ada di DPR atau mekanisme lain yang bisa dilakukan. Gerakan mengumpulkan massa, apalagi dengan isu untuk melengserkan pemerintahan yang dengan catatan tingkat kepuasa publiknya sangat tinggi adalah suatu yang mengada-ada. Oleh sebab itu, semua pihak harus berfikir cerdas menggunakan akal sehat,” ungkapnya.

Beberapa waktu lagi, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum, untuk itu harus disambut dengan gegap gempita, dengan bahagia, dengan suka cita. Namun, seperti yang biasa terjadi pada setiap mendekati tahun politik, isu people power ini kembali bergulir.

Baca Juga :  KPK Ajukan Kasasi Perkara RAT, Terhadap Aset Rumah di Simprug

Orang-orang yang cerdas, tentu saja memahami betul peristiwa sejarah dimasa silam. Didalam sejarah Islam misalnya, pada masa Sayyidina Abi Thalib, ketidakpuasan orang-orang dengan keputusan yang diputuskan oleh Sayyidina Abi Thalib itu melahirkan kelompok yang dikenal dengan nama khawarij. Mereka seringkali menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan pembenaran-pembenaran untuk menjatuhkan imam Ali sebagai khalifah disaat itu. Bahkan kebenciannya meluas dan melebar sampai pada kader-kader khawarij. Lalu berbentuk kebencian sehingga akhirnya menghujamkan pedang sehingga membunuh Imam Ali bin Abi Thalib.

“Tentu saja kita tidak ingin terjadi itu di negeri kita namun saya percaya bahwa rakyat Indonesia sudah cerdas dan punya kapabilitas yang kuat untuk menjaga dan merawat bangsanya sendiri dari ancaman-ancaman sekelompok orang yang sebetulnya tidak terlalu besar tetapi seperti jangkrik di malam hari yang mengganggu dan membuat kegaduhan publik yang sebetulnya sedang baik-baik saja,” imbuh Wakil Sekretaris Lembaga Dakwan PBNU 2022-2027.

“Mari kita sambut tahun politik ini dengan suka cita dan penuh dengan kebahagiaan. Apa yang menjadi kekurangan dari pemerintah saat ini mari harus diperbaiki pada tahun-tahun yang akan datag lewat mekanisme yang telah ditetapkan oleh negara. Jangan pernah ikuti seruan people power dia tanggal 10 Agustus 2024 nanti, baiknya penuhi diri anda, hidup anda dan aktivitas anda untuk terus berbuat kebaikan dan manfaat buat lingkungan sekita kita” tutupnya. (Red).

Berita Terkait

Menkop Budi Arie Dianugerahi ABPENAS Atas Percepatan Pembentukan 80 Ribu Koperasi Merah Putih di Desa
Pakar Hukum Minta Presiden Prabowo Desak KPK Tuntaskan Kasus Suap 100 Anggota DPRD Sumut
Pakar Hukum Desak KPK Panggil Pengepul Uang Suap 100 Anggota DPRD Sumut
Surat Terbuka untuk KPK RI: Menuntut Keadilan atas Kasus Suap 100 DPRD Sumut 2009-2014
Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso Dukung Penuh Menteri Imipas Bersihkan Narkoba dan HP di Lapas
Tokoh Agama Mengajak Umat dan Masyarakat Banten, untuk Menjaga Keharmonisan Umat Islam
Kasad Pimpin Kenaikan Pangkat 18 Pati TNI AD
Kajari Subulussalam Supardi, S.H. Ajak Teladani Peristiwa Isra Mikraj dalam Pengabdian dan Keadilan

Berita Terkait

Senin, 30 Juni 2025 - 16:33 WIB

Penilaian Akreditasi, Klinik Rutan Medan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Sabtu, 28 Juni 2025 - 22:47 WIB

Rutan Kelas I Medan Gelar Makan Gratis Dengan Anak-anak Panti Asuhan

Rabu, 25 Juni 2025 - 21:12 WIB

Redistribusi Warga Binaan, Upaya Kontinyu Lindungi Sistem Permasyarakatan

Selasa, 24 Juni 2025 - 20:32 WIB

Desakan Kepada KPK-RI, Penuntasan Kasus Suap 100 Anggota DPRD Sumut 2009-2014

Selasa, 24 Juni 2025 - 02:34 WIB

Kegiatan Pramuka Nasional Dihadiri Langsung Kakanwil Sumut dari Aula Lapas Kelas I Medan

Selasa, 24 Juni 2025 - 01:45 WIB

Kanwil Ditjen PAS Sumut Berpartisipasi dalam Pembukaan Nasional Perkemahan Satya Darma Bhakti 2025 secara Serentak

Selasa, 24 Juni 2025 - 00:28 WIB

Andi Surya Hadiri Secara Virtual Pembukaan Resmi Perkemahan Satya Dharma Bhakti yang Diikuti Seluruh UPT Pemasyarakatan

Senin, 23 Juni 2025 - 12:25 WIB

Surat Terbuka Antony Sinaga kepada Presiden Prabowo Subianto Terkait Pencopotan Pejabat di Pemprovsu

Berita Terbaru